Sebuah dokumen rancangan pemerintah Amerika Serikat yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan mengungkap adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintahan Presiden Donald Trump terkait kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat.
Menurut laporan eksklusif Reuters yang dikutip Al Jazeera, dokumen bertanggal 8 September 2026 itu berisi rancangan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk mengecam Inggris, Prancis, dan Kanada karena berencana melarang impor produk yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat.
Mengapa Dokumen Itu Tidak Pernah Dipublikasikan?
Dalam rancangan tersebut, langkah Inggris, Prancis, dan Kanada disebut sebagai tindakan โbermusuhan terhadap Israelโ dan dikaitkan dengan antisemitisme.
Dokumen itu juga menyebut kebijakan tersebut sebagai strategi yang dianggap berasal dari gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).
Namun, rancangan pernyataan tersebut akhirnya tidak pernah diterbitkan.
Tiga sumber yang mengetahui persoalan ini mengatakan kepada Reuters bahwa rancangan tersebut tidak mendapat persetujuan Gedung Putih maupun pejabat senior Departemen Luar Negeri AS.
Seorang pejabat senior AS juga mengatakan rancangan itu tidak dibuat melalui konsultasi dengan Departemen Luar Negeri ataupun Gedung Putih.
Dibuat oleh Orang Dekat Duta Besar AS untuk Israel
Menurut dua sumber, rancangan tersebut dibuat atas inisiatif David Milstein, salah satu penasihat berpengaruh Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee.
Milstein sebelumnya pernah menyerukan agar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional terkait kasus dugaan kejahatan perang yang melibatkan pemimpin Israel.
Namun, ketika ditanya Reuters, pihak Kedutaan Besar AS mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Departemen Luar Negeri. Gedung Putih juga tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Ada Perbedaan Sikap di Washington
Persoalan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai bagaimana pemerintah AS seharusnya merespons perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.
Rubio sendiri, ketika ditanya wartawan pada 8 September, tidak secara langsung mengecam Inggris maupun negara lain.
Ia hanya mengatakan bahwa AS telah mengetahui keputusan Inggris, tetapi tidak memberikan komentar lebih jauh.
Donald Trump sebelumnya pernah menyatakan penolakannya terhadap rencana perluasan permukiman dan pada September tahun lalu mengatakan tidak akan membiarkan Israel mencaplok Tepi Barat. Namun, pemerintahan AS sejauh ini dinilai belum memberikan tekanan besar kepada Israel untuk mengubah kebijakan tersebut.
Permukiman Israel Terus Menjadi Persoalan
Tepi Barat telah berada di bawah kendali Israel sejak perang 1967. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel di wilayah tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
Saat ini sekitar 500 ribu pemukim Israel dan 3 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat.
Dalam beberapa bulan terakhir, kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina juga meningkat. Duta Besar AS Mike Huckabee sendiri secara terbuka mengecam kekerasan tersebut dan menyerukan agar pelakunya diproses secara hukum.
Dokumen yang akhirnya tidak pernah diterbitkan ini menunjukkan bahwa persoalan permukiman Israel bukan hanya menjadi sumber ketegangan antara Israel dan Palestina, tetapi juga memunculkan perbedaan pandangan di dalam pemerintahan dan politik Amerika Serikat sendiri.
๐ Madarif Institute โ Al Jazeera | Reuters
โ๏ธ Madarif Institute
๐ฅ YouTube: Madarif Institute
๐ธ Instagram: @madarifinstitute
๐ Web: madarifinstitute.org