23 April 2026 – Pernyataan kontroversial kembali datang dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang secara terbuka mendorong perluasan wilayah Israel hingga mencakup Gaza, Lebanon, dan Suriah. Dalam wawancaranya dengan The Jerusalem Post, ia menyebut garis batas tahun 1967 sebagai “tidak dapat dipertahankan”, sekaligus menuding warga Palestina sebagai bagian dari “poros kejahatan Iran”.
Pernyataan ini dinilai banyak pihak sebagai upaya membangun narasi pembenaran atas ekspansi wilayah. Dengan mengaitkan Palestina pada ancaman regional, Smotrich seolah ingin menggeser isu dari konflik kemanusiaan menjadi dalih keamanan.
Tak hanya itu, ia juga membantah tuduhan kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat, bahkan menyebut mereka sebagai “salah satu kelompok paling tidak violent”. Klaim ini bertolak belakang dengan berbagai laporan lembaga hak asasi manusia yang mencatat meningkatnya serangan terhadap warga Palestina dalam beberapa tahun terakhir.
Smotrich juga menegaskan bahwa perluasan permukiman mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahkan disebut telah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa kebijakan ekspansi bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.
Sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023, situasi di Tepi Barat ikut memanas. Operasi militer dan kekerasan yang melibatkan tentara serta pemukim meningkat tajam, menimbulkan korban jiwa, luka-luka, hingga penangkapan massal.
Dalam konteks ini, pernyataan Smotrich bukan sekadar opini politik, melainkan cerminan arah kebijakan yang berpotensi memperluas konflik. Di balik retorika keamanan, muncul pertanyaan besar apakah narasi tersebut benar-benar demi pertahanan, atau justru menjadi kedok untuk memperluas kontrol wilayah secara sistematis.
✒️ Madarif Institute. – Al Jazeera.
🎥 Youtube: Madarif Institute
📸 Instagram: @madarifinstitute
🌐 Web: madarifinstitute.org
Dukung dakwah dan karya Madarif Institute:
BSI 7314673349 a.n YYS MADARIF INSPIRASI INDONESIA