Oleh: Safirah Ghassani Shabrina
Pemenang Juara 2 Lomba Esai 17 Agustus Madarif Institute
Tujuh tahun. Usia dimana anak harusnya main boneka atau robot-robotan.
Waktu seusia itu, aku mencoba “pengalaman baru” saat orang kampung bilang suaraku merdu. Aku pergi ke lampu merah di kota. Jauh dari mata Bapak dan Ibu yang akan marah kalau tahu anaknya pergi jauh bukannya belajar.
Mobil-mobil lewat tanpa peduli. Beberapa menurunkan kaca, kasih receh, lalu pergi dengan perasaan sudah berbuat baik hari ini. Aku mengamen karena tidak tega minta Ibu belikan seragam baru. Warnanya sudah kuning, ukurannya mengecil karena sering dicuci. Ibu bilang,
“Pakai dulu, Nak. Nanti kalau ada rezeki beli yang baru.” Nanti. Kata favorit orang miskin.
Seratus lima puluh ribu terkumpul dalam lima hari. Aku langsung ke pasar, takut harganya naik. Beli seragam putih dan dua pasang kaos kaki—satu untukku, satu untuk adik. Raut wajah penjual itu berubah ketika melihatku mengeluarkan uang receh. Kasihan? Atau kesal karena harus menghitungnya? Aku pulang dengan memeluk kantong plastik berisi mimpi yang jadi kenyataan.
Sampai di rumah, Bapak malah melotot dan langsung mencubitku. Aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena Bapak tidak paham. Aku hanya ingin punya baju putih bersih seperti teman-teman yang lain dengan usahaku sendiri.
Bu Guru menelepon Ibu sore itu. Nilai ulangan harianku turun. Bu Guru diam lama, lalu bilang sesuatu yang bikin Ibu bingung: “Ini bukan salah anaknya. Anak seusia ini seharusnya tidak kepikiran cari uang. Di negara maju, anak umur tujuh tahun yang kerja itu pelanggaran HAM. Tapi di sini normal. Malah dipuji. Padahal itu tanda negara gagal melindungi anak-anaknya.”
Ternyata Bu Guru melihatku bernyanyi di lampu merah.
Indonesia, cerita kita dimulai dari sini—dari jutaan anak seperti aku. Data BPS 2024 mencatat 1,27 juta anak Indonesia jadi pekerja. Angka tertinggi dalam periode 2017-2024, dengan 2,82% anak di desa bekerja dibanding 1,72% di kota. Kita dibilang “mandiri”, “patut dicontoh”. Padahal kami cuma korban sistem yang gagal.
BPS bilang 8,57% rakyat Indonesia miskin dengan garis kemiskinan Rp595.242 per bulan. Tapi Bank Dunia bilang 60,3% Indonesia hidup di bawah standar internasional. Artinya 6 dari 10 orang Indonesia masih berjuang untuk hidup layak. Yang jelas, 24,06 juta orang Indonesia hidup dengan kurang dari Rp20.000 per hari, harga secangkir kopi di supermarket.
Indonesia negara kaya. Punya tambang, hutan, laut. Tapi kenapa anak-anaknya masih harus kerja buat beli seragam sekolah?
Delapan puluh tahun sejak Indonesia merdeka, tapi cerita kita belum selesai. Ketika aku senang sekali ke sekolah pakai seragam putih bersih, kaos kaki yang masih beraroma plastik, aku tidak terlihat berbeda lagi waktu upacara di lapangan. Bendera merah putih berkibar, lagu kebangsaan dikumandangkan, kedaulatan Indonesia juga dirayakan dunia.
Normal. Rasanya tetap mahal.
Ini bukan cuma cerita tentang seragam. Ini cerita tentang negara yang belum sepenuhnya melindungi anak-anak bangsa. Cerita tentang sistem yang bikin anak tujuh tahun mikirin duit, bukan dongeng sebelum tidur.
Tangan kecil ini, bisa apa sih? Memang benar, mungkin aku cuma anak kecil yang belum tahu apa-apa, apalagi tentang politik dan ekonomi, atau alasan Ibu harus kerja sampai malam. Tapi aku bisa mulai dari yang sederhana. Sisi optimisku yang bilang: “Kamu bagian dari yang lebih besar dari dirimu sendiri.” Aku bisa mulai dari yang sederhana, seperti tidak bolos sekolah selagi punya kesempatan dan berbagi bekal sama teman yang tidak bawa. Itu bentuk rasa cinta tanah air, kan?
Ketika dewasa nanti akan aku usahakan generasi selanjutnya harus lebih beruntung. Aku percaya kalau Indonesia ini bisa jadi rumah yang benar-benar hangat untuk semua anak, termasuk aku, termasuk yang lain, termasuk yang akan datang.
Ketika menulis ini di kantor, aku lihat direktur muda mengeluh karena kopi untuk rapat bukan Harlan + Holden. Mengingatkanku dengan es teh yang enak sekali—yang harganya cuma dua ribu rupiah, pokoknya aku dulu tidak mau kalau teh-nya bukan teh poci.
Sejak ikut Bapak ke Jakarta, ini pertama kalinya aku pulang kampung. Indonesia, cerita kita ternyata juga tentang pilihan yang menyakitkan. Hutan yang dulu rindang kini berubah jadi kebun sawit. Aroma jagung manis yang mengering di bawah matahari berganti bau solar dari truk-truk sawit.
Yang muncul bukan amarah, melainkan rasa iba. Saat Kakek berkata, “Daripada hutannya nganggur,” aku tahu kakekku juga sadar bahwa hutan tak pernah benar-benar nganggur. Hutan menyaring udara, menyimpan karbon, dan menjadi rumah bagi ribuan spesies. Tapi dalam ekonomi yang hanya menghitung apa yang bisa dijual, jasa ekologi itu dianggap tak bernilai.
Greenpeace mencatat Indonesia kehilangan sepuluh juta hektar hutan dalam sepuluh tahun terakhir. Angka itu bagiku kini berarti jutaan keluarga seperti Kakekku yang terjebak kemiskinan struktural. Mereka dipaksa ikut merusak lingkungan karena tak ada pilihan ekonomi lain.
Yang sering kita lupakan adalah bahwa solusi teknis saja tidak cukup. Kita juga perlu membangun gerakan sosial yang inklusif: membuka dialog lintas generasi, menggabungkan kearifan tradisional dengan pengetahuan akademik, serta menggunakan media sosial bukan sekadar untuk konten viral, tetapi untuk advokasi kebijakan.
Sepulang dari kampung, aku melanjutkan pekerjaanku di Jakarta yang sudah genap tiga bulan sekaligus menyelesaikan probation. Tak lama kemudian, aku diajak ikut reuni SMA bersama manajerku yang mengaku bahwa semenjak kuliah di Glasgow dia tidak punya teman lagi. Sepulang dari reuni, aku duduk di kereta yang sesak sambil merenung. Indonesia, cerita kita juga tentang paradoks generasi. Dulu waktu SMA kami sering bicara tentang bagaimana mengubah Indonesia, tapi kini banyak dari kita yang justru ingin pergi dari Indonesia.
Aku bisa memahami itu. Keputusan pindah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kualitas hidup dan rasa percaya pada institusi. Data menunjukkan Indonesia kehilangan sekitar 5% tenaga terampil setiap tahun, 38% pergi ke Singapura. Yang menyedihkan bukan karena mereka pergi, karena mobilitas itu hak asasi dasar. Tetapi karena dampak kolektifnya: kita kehilangan orang-orang yang seharusnya bisa menjadi agen perubahan.
Ironis, ketika ada stigma terhadap mereka yang memilih bertahan, seolah-olah tinggal di Indonesia hanyalah hadiah hiburan bagi yang tidak cukup mampu bersaing di luar negeri.
Padahal, narasi “sukses = ke luar negeri” adalah warisan kolonial yang masih mengakar. Padahal, yang dibutuhkan bukanlah menyalahkan yang pergi atau mengagungkan yang bertahan, melainkan membangun ekosistem agar bertahan menjadi pilihan yang menarik. Di mana inovasi dihargai, sistem berbasis merit benar-benar berjalan, pelayanan publik tidak mengecewakan, dan profesional muda bisa berkembang tanpa harus mengorbankan integritas.
Setiap perjalanan pulang dari kantor ke kos, aku teringat pertanyaan profesor tentang rencanaku kepulanganku setelah lulus. Jawabanku, “I’m… not sure,” masih terngiang sampai sekarang. Indonesia, cerita kita adalah cerita tentang keraguan itu makin terasa setiap kali melihat teman-teman di LinkedIn yang berhasil pindah ke luar negeri. Sejak kecil kita diajari bahwa pendidikan adalah jalan keluar, bahwa sukses berarti sejauh apa kita bisa pergi dari tanah kelahiran. Namun jarang dibicarakan bahwa keistimewaan (privilege) juga membawa tanggung jawab. Banyak orang dengan privilege justru merasa terjebak antara rasa bersalah karena pergi dan rasa bersalah karena tinggal. Padahal, mungkin justru dari ketidakpastian inilah kita bisa mulai terlibat secara autentik dengan konteks kita.
Delapan puluh tahun setelah kemerdekaan, rasa aman masih jadi kemewahan bagi perempuan Indonesia. Data UN Women menunjukkan 1 dari 3 perempuan di Asia mengalami pelecehan di ruang publik, dan Indonesia termasuk yang tertinggi. Setiap pulang kantor aku berjalan cepat dari halte dengan kunci di sela jari, naluri lama sebagai bentuk perlindungan diri. Aku sudah beberapa kali pindah kos. Seringkali, ada orang asing yang mengikutiku setelah turun dari bus. Terakhir, aku sempat menjadi korban begal yang berhasil diselamatkan bapak tukang sapu. Hal-hal ini membuatku paranoid.
Angka-angka itu tidak bisa sepenuhnya menggambarkan beban psikologis hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Ketika Komnas Perempuan merilis data bahwa kasus femisida atau pembunuhan perempuan berbasis gender meningkat 50% dalam tiga tahun terakhir, aku melihat bukan sekadar angka, melainkan kegagalan sistemik yang mendalam. Lagi-lagi, sistem yang gagal.
Mungkin kemerdekaan yang sejati bukan sekadar bebas dari kolonialisme, tapi bebas dari rasa takut: berjalan tanpa senjata di tangan, berpakaian tanpa harus menghitung risiko. Itu hanya akan tercapai bila kita menyadari bahwa keamanan perempuan bukan masalah perempuan, melainkan masalah seluruh masyarakat.
Berbicara tentang salah satu keputusan terberat yang pernah aku ambil. Aku harus pulang ke tanah air karena Bapak sakit. Padahal untuk mendapatkan beasiswa ini, perjalanannya tidak mudah. Tapi memang ada yang mudah?
Di rumah, kami sering berdebat soal idealisme. Aku membandingkan kesejahteraan Indonesia dengan negara-negara lain yang pernah kudatangi, sementara mereka bilang aku kurang bersyukur. Tapi Indonesia, cerita kita bukan tentang pasrah dengan keadaan, melainkan tentang mengoptimalkan potensi yang diberikan Allah.
Pola pikir ini justru berbahaya. Saat kita berkata, “Masih mending daripada negara yang melarang rakyatnya beribadah,” kita menciptakan zona nyaman semu. Rasa syukur sejatinya menerima karunia Allah sambil terus berusaha mengoptimalkan potensi-Nya.“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d [13]: 11).
Kalau kita cinta Indonesia, mestinya kita ingin Indonesia menjadi yang terbaik di dunia.
Sukarno tidak bilang “sudah syukur merdeka saja”—dia ingin Indonesia jadi mercusuar Asia.
BJ Habibie tidak bilang “bersyukur punya sepeda”—dia membuat pesawat terbang. Patriotisme sejati adalah menginginkan negara kita menjadi yang terdepan.
Delapan puluh tahun kita merdeka secara politik. Namun ketika melihat lebih dari 90% keuntungan PT Freeport Indonesia masih mengalir ke luar negeri sementara Papua tetap tertinggal, atau menyadari 95% komponen smartphone kita masih impor, kita sadar bahwa kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi masih menjadi pekerjaan besar.
Namun persoalan bangsa ini bukan hanya ekonomi dan mental, tapi juga hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Di negeri yang merdeka, suara rakyat seharusnya bisa mengalir bebas melalui pers. Tapi ketika pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) justru mengancam kebebasan pers, kita melihat bayangan lama yang mengekang pikiran masih berkeliaran. Hukum yang semestinya melindungi, malah bisa menjadi jerat yang membungkam kritik dan membuat kebenaran kehilangan ruang. Kemerdekaan tanpa kebebasan bersuara hanyalah kemerdekaan semu.
Meski begitu, ada harapan. Kita tahu pahitnya kekurangan, tapi juga paham bahwa privilege datang dari perjuangan.
Malam ini, Indonesia, cerita kita sampai di titik refleksi. Dari apartemen yang dipenuhi suara kipas angin, aku menatap Jakarta yang berkilauan sambil teringat tujuh tahun lalu: tidak bisa tidur karena bisingnya suara kereta dan telolet bus, menahan perut kosong, tetapi tetap bermimpi bisa sekolah tinggi.
Jakarta yang sama, tetapi aku yang berbeda. Dulu gedung-gedung tinggi kulihat sebagai monster yang menindas, sekarang aku bekerja di salah satu gedung itu dengan misi memastikan privilege yang kudapat tidak hanya untukku, tetapi untuk mengangkat yang lain.
Data menunjukkan hanya 7,8% anak dari keluarga termiskin yang berhasil mencapai kelompok pendapatan tertinggi dalam satu generasi di Indonesia. Tetapi setiap kisah sukses adalah pengingat bahwa mobilitas sosial itu mungkin, bukan mustahil. Dan setiap suara yang berani bicara—baik di ruang publik maupun melalui pers—adalah bukti bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bendera yang berkibar, melainkan keberanian menjaga kebenaran dari siapa pun yang berusaha membungkamnya.
Indonesia, ini cerita kita. Cerita tentang negara yang punya segala-galanya tetapi masih belajar mensyukuri dan mengoptimalkan. Cerita tentang rakyat yang kadang putus asa tetapi tidak pernah berhenti bermimpi. Cerita tentang pengamen yang bisa jadi pembuat kebijakan kalau sistemnya mendukung, kalau kesempatannya ada, kalau yang punya privilege mau berbagi.
Namun di atas segalanya, tanah air ini bukan sekedar warisan sejarah, tetapi titipan suci yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Para wakil rakyat yang duduk di kursi istana, sesungguhnya sedang memegang amanah untuk menghadirkan keadilan dan kebijakan yang bijak untuk semua lapisan masyarakat.
Kemerdekaan sejati bukan hadiah, tetapi proses berkelanjutan yang melibatkan semua lapisan—dari yang masih berjuang hingga yang sudah mapan, dari rakyat hingga penguasa.
Setiap generasi punya tanggung jawab untuk leave the ladder down bagi yang akan naik setelah mereka.
Di setiap jengkal tanah negeri ini, ada jejak doa para ulama yang memohon keberkahan, ada tetes peluh para pejuang bangsa yang mengorbankan darah dan nyawa. Mereka menulis bab awal dari cerita Indonesia dengan tinta pengorbanan. Kini tugas kita adalah melanjutkannya—menulis halaman-halaman baru dengan tinta perjuangan yang terbuat dari amal kebajikan, dari doa yang tak pernah putus, dari kerja yang jujur, dari keberanian menjaga amanah.
Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik mereka yang punya kuasa hari ini, tetapi milik semua yang berani menjaga titipan ini dengan sepenuh hati.
Dan mungkin inilah makna sejati dari kemerdekaan: bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk mengangkat sesama, bebas untuk berbagi kesempatan, bebas untuk memastikan bahwa mimpi semua anak bangsa hari ini bisa menjadi kenyataan seperti mimpiku yang dulu.
Indonesia, cerita kita masih berlanjut. Dan setiap kita adalah penulisnya.
Ditulis oleh Rina*
Dukuh Atas, 16 Agustus 2025
Diselesaikan di dalam gerbong kereta yang sumpek, terhimpit puluhan pekerja kantoran lain yang sama-sama hanya berbekal doa untuk sampai ke rumah.
Sumber: